• Pertumbuhan PDB telah pulih, namun kebijakan moneter dan fiskal tetap perlu berhati-hati agar stabilitas makroekonomi dapat dipertahankan. Dalam jangka yang lebih panjang, pendapatan negara harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertumbuh serta menjawab tantangan perubahan iklim dan penuaan penduduk.

• Dibutuhkan pertumbuhan yang lebih cepat agar tujuan pemerintah meraih status ekonomi maju tercapai pada pertengahan abad ini. Pendidikan, infrastruktur, dan lapangan kerja formal perlu ditingkatkan, sementara lingkungan usaha dapat lebih dikuatkan.

• Kebutuhan infrastruktur digital baru terpenuhi sebagian. Akses dan adopsi digital di kalangan usaha masih rendah, dan keterampilan di bidang digital masih belum memadai. Penghapusan peraturan yang tidak diperlukan dapat memacu transisi digital.

• Dekarbonisasi perlu didorong dengan menurunkan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, memperluas pangsa energi terbarukan dalam bauran energi, memperkuat mekanisme pasar, dan berinvestasi pada transportasi massal.

Kebijakan moneter dan fiskal tetap perlu berhati-hati dan mengandalkan data. Pertumbuhan PDB telah pulih dari resesi COVID-19 dan inflasi turun drastis, namun paparan ketidakpastian global masih tinggi. Belanja dan pendapatan pemerintah masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain dan tekanan pengeluaran di masa depan mensyaratkan peningkatan pendapatan pajak. Basis pajak untuk PPN dan pajak penghasilan (PPh) perlu diperluas dan belanja pemerintah dirancang secara lebih efisien.

Output meningkat sebesar 5,0% pada tahun 2023 (Gambar 1). Konsumsi rumah tangga tetap menjadi mesin utama pertumbuhan, sementara volume ekspor naik berkat permintaan komoditas global yang meningkat. Pariwisata internasional secara umum telah pulih setelah turun karena pandemi. Investasi tetap dinamis, antara lain didorong oleh proyek infrastruktur publik. Akan tetapi, pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir belum cukup untuk menghadirkan konvergensi menuju perekonomian negara maju; PDB per kapita masih sekitar seperempat rata-rata OECD sejak 2010.

Inflasi kembali sesuai target. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) mencapai puncaknya sebesar 6,0% pada September 2022 di tengah lonjakan harga pangan dan energi. Suku bunga yang tinggi dan penguatan mata uang memperlambat pertumbuhan harga. Pada Oktober 2024, inflasi IHK sebesar 1,7% berada di dalam kisaran target bank sentral sebesar 1,5% - 3,5%. Suku bunga acuan Bank Indonesia diturunkan menjadi 6,00% pada bulan September 2024.

Pertumbuhan PDB diproyeksikan tetap kuat, yakni 5,1% pada tahun 2024 dan 5,2% pada tahun 2025 (Tabel 1). Konsumsi akan tetap kuat dan investasi swasta diperkirakan naik. Defisit fiskal akan sedikit melebar akibat belanja pemerintah untuk ibu kota baru, Nusantara, namun diproyeksikan tetap berada di bawah batas 3% yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia diperkirakan menurunkan suku bunga acuan pada akhir tahun 2024 dan di tahun 2025. Tekanan infalsi yang meningkat serta tekanan terhadap Rupia menimbulkan risiko yang dapat menghambat penurunan suku bunga lebih lanjut.

Keseimbangan fiskal diperkirakan sesuai target selama periode proyeksi, namun akan berada di bawah tekanan dalam jangka panjang. Tekanan belanja negara akan meningkat karena transisi hijau dan kenaikan permintaan terhadap layanan publik dari populasi yang lebih kaya dan berusia lebih tua. Terdapat ruang untuk peningkatan pendapatan secara struktural untuk menutupi kebutuhan pengeluaran yang lebih besar. Dibutuhkan perluasan basis pajak, termasuk melalui pembatasan pembebasan pajak, penegakan hukum pajak yang lebih kuat, dan peningkatan kepesertaan jaminan hari tua. Program "makan bergizi gratis" di sekolah-sekolah perlu diluncurkan secara bertahap dan menargetkan masyarakat miskin. Efisiensi belanja negara perlu lebih diperhatikan, termasuk melalui pengurangan subsidi energi dan pengawasan biaya untuk pembelanjaan baru.

Pendapatan per kapita telah lebih dari dua kali lipat selama seperempat abad terakhir, dan kemiskinan ekstrem telah menurun. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade terakhir belum cukup untuk menghasilkan konvergensi ekonomi lebih lanjut dalam PDB per kapita (Gambar 2). Hal ini mencerminkan perlambatan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Indonesia berpotensi memetik manfaat lebih besar dari integrasi ke dalam rantai nilai global. Tingkat pendidikan, keterampilan, dan partisipasi dalam pekerjaan formal perlu ditingkatkan, sementara lingkungan usaha dapat dikuatkan. Kebijakan industri dan perdagangan yang perlu memiliki sasaran, dipantau, dan memiliki batas waktu (time-bound).

Pengangguran berkurang, tetapi pasar tenaga kerja masih rapuh dan tingkat pekerja informal masih tinggi. Angka pengangguran telah turun dari 7,1% pada pertengahan 2020 saat puncak pandemi menjadi 4,9% pada pertengahan 2024, atau di bawah kisaran sebelum pandemi sebesar 5-5,5%. Indonesia perlu menurunkan kesenjangan gender dalam tingkat kesempatan kerja, dan tingkat pekerjaan di sektor informal, untuk memanfaatkan angkatan kerjanya secara maksimal. Mengubah sumber pendanaan cuti melahirkan dari pengusaha ke skema jaminan sosial dapat meningkatkan angka perempuan bekerja di sektor formal.

Pendidikan berkualitas dibutuhkan untuk merealisasikan bonus demografi populasi muda. Pendidikan dasar hampir universal di Indonesia, tetapi kualitasnya acap kali rendah, dengan variasi yang signifikan di seluruh provinsi. Hal ini berkontribusi pada kekurangan pekerja terampil. Inisiatif untuk memperkuat pelatihan keterampilan harus terus dijalankan, termasuk melalui pemberian insentif untuk pengusaha. Untuk pendidikan dasar dan menengah, penyelarasan kurikulum dan peningkatan anggarannya sangat penting.

Penguatan lingkungan usaha akan meningkatkan produktivitas dan membantu tercapainya konvergensi ekonomi. Terdapat ruang untuk mengurangi hambatan investasi asing dan perdagangan luar negeri, menegakkan netralitas persaingan usaha dengan lebih baik, serta merasionalisasi dan meningkatkan tata kelola BUMN. Mengurangi hambatan non-tarif dalam perdagangan, seperti perizinan impor dan ekspor, akan meningkatkan produktivitas dan integrasi perdagangan secara luas.

Upaya lebih kuat dalam memerangi korupsi dan penyalahgunaan kekuatan pasar juga akan membantu sektor usaha menjadi lebih kompetitif dan produktif.

Pemerintah ingin memperluas kegiatan ekonomi ekstraksi bahan mentah, namun kebijakan ini membutuhkan kehati-hatian. Kebijakan industri untuk memacu hilirisasi nikel dalam negeri telah menarik minat para investor. Akan tetapi, terdapat risiko implementasi, termasuk terlampauinya kapasitas pengolahan serta dampak fiskal lainnya.

Indonesia memiliki ruang yang luas untuk memanfaatkan digitalisasi. Diperlukan upaya untuk menutup kesenjangan geografis, gender, dan usia dalam hal akses dan adopsi internet serta perangkat terkaitnya. Akses dan adopsi digitalisasi di kalangan usaha juga masih tertinggal perkembangannya dari negara-negara lain yang setara. Percepatan implementasi teknologi 5G dan broadband tetap (fixed broadband) menjadi kunci. Keterampilan digitalisasi masih belum memadai dan pendidikan STEM harus diperluas.

Sektor digital mewakili pangsa ekonomi yang terus berkembang. Digitalisasi semakin maju dan tumbuh perusahaan-perusahaan unicorn berteknologi digital. Akan tetapi, kesenjangan dalam hal akses dan penggunaan teknologi digital masih ada, baik di kalangan individu maupun perusahaan. Implementasi jaringan broadband yang lebih cepat untuk mengatasi kesenjangan geografis, pendidikan, gender, dan pendapatan dalam penggunaan teknologi digital adalah tantangan besar.

Investasi untuk broadband berkecepatan tinggi sangat penting (Gambar 3). Perbaikan sistem komunikasi seluler dan tetap (fixed) di Indonesia terhambat oleh prosedur yang rumit dalam mengakses infrastruktur publik. Terkait layanan telekomunikasi, ketiadaan badan regulator independen perlu menjadi perhatian.

Pendidikan dan digitalisasi penting untuk diselaraskan. Skor PISA terbaru menunjukkan capaian pendidikan banyak siswa relatif rendah dan keterampilan mereka tidak memadai untuk memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Sistem pendidikan juga dapat memperoleh manfaat dari penggunaan alat digital yang lebih luas.

Mayoritas perekonomian Indonesia relatif minim dalam menggunakan teknologi digital. Meningkatkan digitalisasi di semua sektor bisnis, termasuk pertanian, akan membantu memacu produktivitas dan pertumbuhan. Perusahaan digital sulit mengakses pembiayaan karena sebagian besar memiliki aset tak berwujud yang tidak diakui sebagai agunan. Digitalisasi sektor usaha dan UKM secara berkesinambungan perlu terus didorong. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menghapus peraturan yang membebani perusahaan digital (mis. pembatasan aktivitas e-commerce). Mempermudah akses ke data pemerintah untuk tujuan usaha dapat membuka peluang baru dan menghasilkan manfaat lebih, sepanjang keamanan digital lebih terjamin.

Indonesia rentan terhadap dampak pemanasan global. Selain itu, tujuan Indonesia untuk mencapai emisi gas rumah kaca (GRK) net-zero (emisi nol bersih) pada tahun 2060 menjadi tantangan tersendiri dalam konteks konvergensi ekonomi. Dekarbonisasi perlu ditingkatkan, khususnya dengan mempercepat penonaktifan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), memperluas pembangkit energi terbarukan, menerapkan pajak karbon, memodernisasi jaringan listrik, dan berinvestasi pada transportasi perkotaan massal dan transportasi kereta api. Pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, mekanisme tata kelola, serta kerangka kerja perencanaan dan pemrograman, termasuk dengan dukungan internasional.

Mengganti bahan bakar fosil sehingga emisi GRK mencapai puncaknya selambat-lambatnya pada tahun 2030 dan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 (Gambar 4) membutuhkan investasi yang cukup besar. Skenario emisi business-as-usual memiliki dampak sangat besar terhadap perekonomian dan manusia, dan Indonesia berkomitmen mencapai target ambisius dalam pengurangan emisi GRK. Biaya upaya mitigasi akan terkonsentrasi selama beberapa tahun ke depan. Just Energy Transition Partnership (JETP) dapat menjadikan Indonesia contoh transisi hijau.

Mengurangi dampak lingkungan dari sektor energi merupakan prioritas kebijakan. Peralihan ke sumber energi rendah emisi seperti tenaga surya, bayu, dan panas bumi membutuhkan investasi yang cukup besar, termasuk dalam hal sistem transmisi listrik. Untuk meningkatkan investasi swasta, penting untuk memastikan bahwa perusahaan energi milik negara, yang rantai pasoknya terintegrasi secara vertikal, bertindak secara bertanggung jawab sebagai satu-satunya pembeli (off-taker) di pasar energi.

Transisi menuju pasar energi yang lebih berbasis harga perlu dipercepat. Tanggung jawab regulasi perlu dialihkan ke otoritas independen dengan wewenang dan sumber daya keuangan yang memadai. Penerapan pajak karbon yang tepat perlu dipercepat.

Transportasi merupakan sumber emisi GRK terbesar kedua. Sistem transportasi massal perkotaan dan antarkota yang efisien dan luas cakupannya harus dikembangkan untuk menurunkan emisi dan mengatasi lonjakan arus lalu lintas. Penggantian kendaraan berbahan bakar tradisional dengan kendaraan alternatif tanpa atau rendah emisi akan sangat penting.

Indonesia juga perlu meningkatkan kebijakan adaptasinya. Risiko dan biaya yang ditimbulkan akibat banjir dan kekeringan yang lebih sering terjadi akan meningkat dengan adanya perubahan iklim. Peraturan penggunaan lahan yang lebih baik, serta pertanggungan asuransi yang lebih luas, dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim terhadap usaha dan masyarakat.

Ketegasan hukum untuk melindungi hutan dan lautan perlu dilanjutkan. Laju deforestasi saat ini merupakan yang terendah dalam 20 tahun terakhir. Akan tetapi, diperlukan upaya lebih lanjut untuk melindungi lahan gambut dan hutan sebagai bagian dari strategi mitigasi dan untuk membantu mengurangi dampak bencana alam terkait iklim.